PAPER
ETIKA POLITIK
JOKOWI,
PEMIMPIN JAKARTA
YANG
GEMAR BLUSUKAN
Disusun
guna memenuhi tugas dari Dr. Eko Handoyo M.Si, dan Martien Herna Susanti. S.sos.
M.Si
Oleh
Nur
Ranika Widyaningrum
3301410048
POLITIK
DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS
ILMU SOSIAL
PENDAHULUAN
Latar
Belakang
Pada
dasarnya setiap pemimpin itu tidak sama, artinya mereka memiliki etika dan cara
sendiri dalam memimpin atau dalam kehidupan sehari-hari. Memimpin itu bukanlah
hal yang mudah apalagi bila skala yang di pimpin adalah sebuah ibukota Negara
dengan penduduk yang padat dan masalah yang kompleks. Kesulitan dalam memimpin
daerah itu dan memajukan serta menyelesaikan semua masalah menjadi tanggung
jawab pemerintah daerah bersama masyarakat. Masalah etika pemerintahan menjadi
topic pembicaraan dewasa ini, terutama dalam mewujudkan aparatur yang bersih
dan berwibawa. Kecenderungan yang muncul adalah semakin banyaknya pejabat yang
dinilai tidak layak memimpin akibat berbagai citra miring hasil perbuatan
mereka sendiri.
Pembahasan
mengenai etika pemerintahan akan membawa kita pada sosok sosok pemimpin yang
dulu atau pernah dan juga yang sedang memimpin daerah. Sosok pemimpin yang di
idamkan oleh masyarakat adalah mereka yang bias membawa kemakmuran, klise
memang tapi itulah yang ternyata menjadi mimpi besar kebanyakan warga, bagaiman
tidak di tengah berbagai persoaln ekonomi , masyarakat juga harus menerima
kenyataan bahwa korupsi juga meningkat. Permasalah seperti ini kemudian
menyudut pada permasalah etika pejabat daerah.
Pemimpin mereka harus memiliki etika yang benar-benar baik karena tanpa
etika yang benar baik masyarakat tidak akan bias loyal pada pemimpinnya. Kita
tidak hidup di dunia dongeng dimana kita memiliki raja yang arif dan bijaksana
dan kisah itu berahir dengan kebahagiaan dari seluruh rakyatnya. Itulah dunia
dongeng, bias diciptakan sesuka hati dan perlu kita ingat bahwa kita hidup di
dunia nyata, dimana segala sesuatu tak bias semudah di dunia dongeng .kita
harus mencari sosok nyata pemimpin dengan etika yang baik dan pro masyarakat
secara nyata.
“Karena
sekarang saya ini Gubernur, pelanggan saya sekarang itu masyarakat”, itulah
sedikit kutipan pernyataan Jokowi kepada ANTARA News di Jakarta. Gubernur
Jakarta ini memang berbeda dari pejabat-pejabat lain, Beliau memiliki cara
berbeda dalam memimpin Jakarta. Mantan Wali kota Solo itu suka mengenakan
kemeja putih dan celana hitam namun yang paling khas dan selalu disukai
masyarakat adalah cara Beliau menyatu dengan warga ibuka dan meninjau berbagai
proyek dengan cara “BLUSUKAN”. Tidak banyak pejabat yang melakukan hal ini
entah mereka merasa rishi atau memang mereka punya cara lain, tapi justru cara
ini yang membuat masyarakat Jakarta kepincut dengan cara dan gaya
kepemimpinannya.
Etika
dan gaya memimpin kepala daerah sekarang ini sedang menjadi sorotan dan buah
bibir masyarakat, terlebih lagi mereka memiliki gaya-gaya berbeda satu sama
lain tapi intinya mereka adalah kepala daerah yang memiliki tugas memimpin
daerah dan masyarakatnya. Dalam paper ini, akan di bahas menegani etika
gubernur Jakarta , jokowi dalam memimpin ibukota dengan cara yang sedang
menjadi buah bibir dan sangat fenomenal. Jokowi gemar blusukan, sama seperti
ketika beliau menjabat Walikota Solo. Ia di cintai warga solo karena kerendahan
hatinya dan keramahannya kepada masyarakat, belaiau bukan kepela daerah yang
selalu berdandan perlente bahkan beliau lebih sering mengenakan kemeja putih
dan celana kain hitam. Itulah Jokowi , dan dalam paper ini adan dibahas
mengenai etika jokowi dalam memimpin Jakarta.
PEMBAHASAN
Jokowi
bukanlah sosok asli Jakarta, beliau adalah mantan walikota solo yang kini
menjabat sebagai gubernur Jakarta. Sosoknya kini menjadi idola karena
kemampuannya dalam menarik hati masyarakat ibukota, belaiu lebih suka
menyelesaikan maslah dnegan dating ke lokasi di banding harus berada di
belakang meja kantornya. Dari berbagai media kita akan membahasa bagaimana
etika beliau ketika memimpin Jakarta.
Berita dari Kompas.com:
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali blusukan
meninjau lokasi waduk di Kampung Bangau, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan
Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (13/3/2013). Jokowi tampak asyik meninjau waduk
yang tengah dalam proses pelebaran tersebut.
Seperti diberitakan
sebelumnya, pada 21 Februari 2013 lalu Jokowi mengunjungi lokasi ini dan
menyatakan kebingungannya karena lebar waduk hanya sebesar kolam pemancingan.
Saat itu, dia melontarkan rencananya untuk memperlebar waduk dan mengecek
proses pengerjaannya secara berkala.
Waduk itu adalah proyek
yang dijalankan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta yang dimulai sekitar 2011
lalu. Waduk tersebut dibangun di atas lahan yang sebelumnya adalah tanah
lapang. Luas waduk tak begitu besar, diameternya hanya sekitar 15-20 meter.
Pembangunan waduk merupakan alternatif untuk menyiasati luapan Sungai Krukut
yang lokasinya saling bersebelahan, baik antara waduk dengan sungai maupun
dengan permukiman warga.
Lebar Sungai Krukut di
wilayah itu awalnya mencapai 8 meter dengan kedalaman mencapai 10 meter. Namun,
kondisi sungai saat ini menyusut hingga hanya tersisa lebar sekitar 3 meter dan
kedalamannya juga ikut berkurang. Penyempitan Sungai Krukut dipicu oleh
pembangunan kompleks latihan Marinir yang dilakukan pada awal 2011 lalu. Lebih
dari setengah lebar sungai ikut diuruk, berikut sebuah jembatan yang biasa
digunakan warga untuk beraktivitas juga ikut dibongkar.
Hari ini, Jokowi tiba
di lokasi sekitar pukul 15.50 WIB. Setibanya di lokasi, mantan Wali Kota
Surakarta ini langsung berkeliling ke area waduk yang luasnya tengah
diperlebar. Tampak juga di lokasi sebuah alat berat tengah melakukan
pengerukan.
Teks diatas merupakan
kutipan berita dari kompas yang kala itu meliput Jokowi ketika blusukan
meninjau losasi waduk. Dari berita tersebut terlihat memang beliau lebih suka
menangani kasusnya dengan caranya sendiri yaitu blusukan. Kata itu memang
terlihat tidak familiar bagi pejabat daerah lain tapi bagi jokowi itu telah
menjadi kebiasaanya.dari beberapa berita mengenai gaya memimpin dan memerintah
Jokowi, akan dibahas bagaimana dilihat dari segi etikanya.
ETIKA
PEMERINTAHAN
Prinsip-prinsip
etika harus disesuaikan dengan keadaan, waktu, dan tempat,”ketupat”. Prinsip
etika yang bersifat authority, yang bersifat perintah menjadi suatu peraturan
sehingga kadang-kadang merupakan atribut yang tidak bisa dipisahkan. Apa yang
bias dilihat adalah authority misalnya berpakaian dinas (PSH, PSR, PSL)
sebenarnya maslah etika tapi kalau sudah dituangkan bukan lagi bersifat etis
tetapi bersifat bersifat pelaksanaan.(widjaja,1997:51)
Dalam
hal berpakaian Jokowi bias di bilang termasuk yang sederhana, beliau lebih
sering mengenakan kemeja putih dan celana kain hitam tanpa dasi, meskipun dalam
acra formil beliau selalu memakai pakaian dinasnya.dari sini bias dilihat
karakter ke sahajaannya, bukan hal yang sangat penting tetapi dari sisni kita
tahu juga bahwa beliau termasuk orang yang sederhana.
Etika
itu sebenarnya di dalam suatu jenjang atau tingkatan dari usaha manusia untuk
menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan apa yang dikehendaki atau apa yang
ingin dicapai. Etika menempati tengah-tengah beralih-injak dari yang nyata
kepada yang dikehendaki/diinginkan.(Widjaja,1997:57)
Jika
dikaitakan antara cara jokowi mengemas kepemimpinnanya demgam gaya berpakaian
yang sederhana ini bias mengarah apa yang disebut dengan kebiasaan. Kebiasaan
yang baik kiranya bias dapat diterapkan dalam memerintah sesuatu meskipun itu
tak tertulis dalam aturan atau undang-undang. Kebiasaan untuk hidup sederhana,
berpakaian sopan, mendahulukan kepentingan rakyat mungkin menjadi kebiasaan
yang perlu kita lakukan karena dalam etika kadang hal-hal kecil namun sangat
penting kadang tak dilusis melaikan menjadi sesuatu yang telah ada atau telah
dilkukan seperti gaya berpakaian jokowi yang sederhana dan jauh dari kesan
mewah.
Etika
pemerintahan adalah bagian dari etika pada umumnya, sedangkan etika itu luas
sekali unsur yang harus diperhatikan dalam etika di pemerintahan adalah harus
memiliki penyesuain segala sesuatu yang tiada batasnya. Dalam hal ini perlu
sesuatu dalam etika pemerintahan yaitu etik, karena permasalahan pemerintahan
menyangkut soal manusia. Dua unsur dalam pemerintahan dalam hal ini adalah
unsur yang memerintah yaitu manusia dan masyarakat serta unsur yang diperintah
yaitu unsur manusia dan masyarakat.
GEMAR BLUSUKAN
"Manajemen
blusukan itu agar masyarakat percaya," kata Jokowi dalam acara
Diskusi Entrepreneurship di Gedung Smesco, Jakarta, Minggu.dari pernyataan di
atas jelah bahwa apa yang dilakukan Jokowi adalah cara dia memerintah yang
memang sudah ia rencanakan. “Seorang pemimpin harus mendapatkan kepercayaan
dari masyarakat, percuma kalau memimpin tapi tidak dipercaya “, imbuh Jokowi.
Dalam sebuah pemerintahan memang perlu dukungan rakyat,
sebagai bentuk suatu kesediaan dipimpin atau juga partisipasi aktif mereka. Dalam
etika pemerintahan perlu dan harus ada partisipasi yang intensif dengan
masyarakat. Harus ditanggapi segala keinginan yang ada dalam masyarakat. Dalam
mengintensifkan partisipasi yang fleksibel bagi pemerintahan adalah ahal yang
sangat penting sebab yang diperhatikan bukan yang memimpin tetapi yang
dipimpin. Seorang pemimpin harus mampu membariskan
masyarakatnya sehingga dapat diarahkan untuk melakukan perubahan ke arah yang
lebih baik. (Widjaja,1997:63)
Blusukan
ala Jokowi dilakukan untuk mengetahui kondisi lapangan yang sebenarnya sehingga
terjadi keserasian atra kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan
kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Jokowi memang satu
langkah yang maju, sebab dalam hal ini Jokowi langsung mencari kea rah apa yang
sedang dibutuhkan oleh masyarakat dengan mendapatkan partisipasi langsung
melalui cara blusukan. Masyarakat melalaui metode Jokowi ini bias mencurahkan
apa yang sebenarnya mereka inginkan atau yang mereka butuhkan bahkan mereka
bias berbincang untuk mendapat solusi terbaik. Cara seperti ini baik namun
diperlukan upaya yang keras sebab yang dihadapi bukan masyarakat dalam
jangkauan kecil tetapi berada pada lingkup ibukota yang memiliki penduduk yang
luar bias banyaknya.
REALISTIK
DAN KRITIS
Sebagai manusia
kita wajib membuka mata lebar-lebar terhadap suatu realitas. Tanggung jawab
moral menuntun kita pada pada sikap yang realistis. Apa yang menjadi kebutuhan
orang dan masyarakat yang real hanya dapat diketahui dari relitas itu sendiri.
Tak ada jalan lain kecuali membuka mata terhadap orang-orang yang nyata. Sikap
realistis tidak berarti bahwa kita menerima keadaan dengan begitu saja tetapi
sikap realistic perlu dibarengi dengan sikap kritis. Tanggung jawab moral
menuntut agar orang terus memperbaiki apa yang ada supaya lebih adil dan supaya
orang-orang lebih bahagia. (Magnis, 1987:150)
Tanggung jawab moral
yang nytaa menuntut sikap realistic dan kritis. Pedomannya ialah untuk menjamin
keadilan dan menciptakan suatu keadaan masyarakat yang membuka kemungkinan
lebih besar bagi anggota-anggota untuk membangun hidup yang lebih bebas dari
penderitaan dan lebih bahagia.
Liputan6.com, Jakarta :
Pemerintah melakukan penataan pedagang kaki lima (PKL) di wilayah DKI Jakarta
demi menciptakan ketertiban dan memberikan ruang bagi pedagang kecil tersebut
di Indonesia.
Penataan PKL tersebut
ditandai peresmian yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo bersama
empat menteri di depan kantor PT Indosiar Karya Media Tbk (IDKM), anak usaha PT
Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK).
Berita di atas terkait
dengan upaya jokowi dalam menggandeng pedagang kecil serta usaha kecil menengah
untuk bias menjadi tertib dan merelokasi mereka tannpa harus menghentikan usaha
mereka. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa Jokowi memiliki sikap kritis
terhadap berbagai persoalan pedagang utamanya pedagang kaki lima dimana selama
ini Jakrta dipusingkan oleh banyaknya pedagang kaki lima yang pada akhirnya
justru mengganggu kenyamanan karena menempati jalanan dan membuat macet.
Usaha yang dilakukan
jokowi ini menggandeng pra menteri sehingga dari pihak pusat ada suatu sinergi
yang membawa hal positif misalnya pemerintah bias saja membantu dalam mencari
solusi mengenai permodalan atau pencarian lokasi khusus bagi pedagang. Sikap
relistik dan kristis terlihat diterapkan dalam gaya kepemimpinan Jokowi,
misalnya realistis ketika Jokowi mengatakan akan membuat kartu pintar bagi
warga miskin sebab nyatanay banyak anak yang masih belum bias sekolah karena
masalah keuangan disisi lain daerah memiliki dana untuk memberi subsidi bagi
pendidikan warga miskin melalui kartu pintar sesuai dengan persyaratan yang ada
Kritis, ketika Jokowi
bekerja sama dengan pengusaha besar dan menggandeng mereka untuk merelokasi
para pedagang kaki lima yang sehari-hari berjualan di dekat kantor pengusaha
tersebut sehingga jalanan macet, dengan relokasi ke tempat yang lebih layak ,
maka jalanan menjadi lebih lancar diman hal ini m,embawa dampak positif bagi orang-orang
sekitar.
PEMBENAHAN
BIROKRASI
Pada umumnya
pengertian birokrasi dalam masyarakat luas senantiasa dikaitkan dengan segala
sesuatu yang serba lamban, lambat dan berbelit-belit serta formalitas. Dalam
penyelesaian urusan-urusan dengan birokrasi (para birokrat, aparatur pemerintah
)selalu mendapatkan hambatan-hambatan yang memakan waktu lama dan tenaga
sehingga segala urusan menjadi tertunda penyelesaiannya. Kalau memahami peranan
birokrasi maka tugas-tugas yang di bebankan kepada aparatur adalah lebih
teratur dan lebih tertib, sehingga tidak akan terjadi penyimpangan atau
penyelewengan.(widjaja.1997:73).
Hamper
dalam setiap kota/kabupaten ataupun provinsi kebanyakan masyarakat mengeluhkan
pelayanan birokrasi yang lemah atau rendah. Beberapa orang bahkan merasa jika
bila melewati jalur birokrasi seperti diperlamban dan dipersulit. Pelayanan
yang di berikan oleh para birokrat menjadi kunci dalam berbagai penilaian
masyrakat terhadap pemerintahan yang dijalankan oleh suatu daerah. Sama halnya
dengan pelayanan yang diberikan pada masa Jokowi.
Sosok Jokowi terlihat kalem dan bersahaja. Disbanding dengan
wakilnya, ahok yang terlihat garang, jokowi memang lebih kalem. Sosok seperti
Jokowi tidak bisa diremehkan, salah satu
gebrakan yang dilakuakn Jokowi adalah “lelang Jabatan”. Lelang jabatan dalam
hal ini dilakukan jokowi untuk memperoler birokrat yang benar-benar
berkompeten. Ketika ada birokrat yang tidak berkompeten dan tidak mau melayani
masyarakjat maka ada kemungkinana possisinya akan digantikan oleh orang yang
telah lolos seleksi sebagai penggantinya, dalam hal ini lelang dilakukan untuk
mengisi jabatan lurah dan camat.
Dalam beberapa situs
pemberitaan di televise maupun media cetak lain Nampak jelas bahwa hal ini
membawa banyak komentar dari masyarakat maupun bagi birokrat itu sendiri, ada
yang berkomentar positif ada pula yang merasa hal itu sebagai kebijakan yang
terlalu berlabihan, namun bagaimana pun juga hal ini dilakuakan dalam rangka
pembenahan birokrasi diman hanya mereka yang benar-benar berkompeten dan mau
melayani masyarakatlah yang bisa mengisi jabatan itu.
Pembenahan dalam hal
birokrat ini sedikit banyak akan membantu pemerintah daerah dalam hal
pembangunan dan melakukan perombakan kea rah yang klebih baik. Stetelah
perombakan/lelang dilakukan, diharapkan pelayanana kepada masyarakat bisa lebih
baik. Ketika masyarakat benar-benar membutuhkan pelayanan yang sigap, cepat dan
tepat diharapkan para birokrat bisa memberikan pelayanan yang diinginkan.
Kebijakan yang dilakuakan ini juga sebenarnya bisa dilakuakn di beberapa daerah
lain diluar Jakarta sebab ada kemungkinan rendahnya oembangunan di beberapa
daerah disebabakan karena kurang baiknya birokrat dalam melaksanakan
pekerjaanya. Oleh karena itu perlu pembenahan birokrasi dalam upaya membangun
pemerintahan yang lebih baik.
PENUTUP
Setiap pemimpin
memiliki gaya dan cara yang berbeda dalam melakukan kewajibannya sebagai
pelayan masyarakat. Ada yang bertipe tegas dan gahar, ada yang santun, ada yang
cuek bahkan ada yang mementingkan keinginan diri di banding kepentingan
masyarakat. Etika mereka dalam memimpin dan bekerja bisa menunjukan pada
bagaiman jiwa pemimpin itu. Dalam hal memimpin ada satu hal penting yang tidak
bisa diganggu gugat yaitu pemimpin yang pro rakyat, bukan hanya menjalankan
tugasnya tapi perlu juga memoerhatikan kepentingan masyarakat terutama mereka
yang ada di kalangan bawah dan membutuhkan. Jokowi sebagai pemimpin Jakarta setelah
dianalisa memiliki gaya dan cara yang unik yaitu blusukan cara yang lebih
efektif agar lebih dekat dengan rakyat. Ketepatan sasaran diperlukan untuk bisa
memberikan kebijakan yang benar-benar sesuai dengan apa yang di butuhkan oleh
masyarakat.
Jokowi adalah sosok
pemimpin yang memiliki kesehajaan dalam melakukan tugasnya sebagai seorang
pemimpin. Ada beberapa hal positif yang bisa kita tiru dari cara jokowi
memeimpin salah satunya adalah cara untuk mencari solusi dengan cara mendekati
rakyat dan menemukan akar permaslahan dan memberi solusi lewat cara blusukan
dan pembenahan birokrasi yang tepat sasaran. Mereka yang tidak mau melayani masyarakat
harus diganti dengan mereka yang berkompeten dan mau melayani masyarakat. Upaya
ini diharapkan mampu membangun Jakarta menjadi lebih baik lagi dan membawa
masyarakatnya menjadi lebih maju.
DARTAR
PUSTAKA
Widjaja,W.1997. Etika Pemerintahan. Jakarta:Bumi
Aksara
Magnis,Frans.1987.Etika
Dasar.Jogjakarta:Kanisius
Tidak ada komentar:
Posting Komentar